JAKARTA – Pengurus Besar NU yakin ketegangan yang muncul di Papua belakangan ini bukan persoalan politik. Ketidakadilan di wilayah paling timur Indonesia itu dianggap sebagai muara segalanya. Atas hal tersebut, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj mendesak pemerintah pusat agar segera turun langsung untuk menyelesaikan beragam masalah di sana.
Desakan Said Aqil itu disampaikan seusai menerima kedatangan beberapa tokoh adat asal Papua di Kantor PB NU, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin (10/11). Mereka adalah Lembaga Musyawarah Adat Amungme dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro. Keduanya kebetulan merupakan penduduk yang tinggal di sekitar PT Freeport Indonesia. ”Mereka ini hidup miskin di daerah yang sangat kaya raya itu. Jadi, jelas bukan masalah politik,” ujar Said Aqil setelah melakukan pertemuan tertutup dengan para tokoh.
Berdasar keluhan para tokoh tersebut, pihaknya berjanji menyuarakan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua kepada pihak pemerintah. ”Pemerintah seharusnya malu. Mengapa banyak orang Papua yang masih bodoh, masih banyak yang tidak bisa membaca. Semua seharusnya malu,” tandasnya. Said Aqil juga mendesak pemerintah pusat, presiden dan seluruh jajaran menteri terkait, segera turun langsung ke Papua. Mereka, menurut dia, perlu melihat secara langsung kehidupan masyarakat di sana. ”Kemudian janji-janji harus segera direalisasikan. Presiden kan dulu banyak janji tuh.
Ternyata banyak yang belum terealisasi kan?” Apa presiden perlu berkantor sementara di Papua, seperti saat gempa di Jogjakarta dulu? Dia menilai, tidak ada yang salah dengan langkah tersebut. ”Kalau mau ke sana, saya temani deh,” kata Said, lantas tersenyum. Menurut dia, langkah jangka pendek dan penting untuk dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah adalah pemulihan keamanan dan ketertiban. Setelah itu pemerintah harus mengusut dan menindak aparat yang menyalahgunakan wewenang sesuai dengan ketentuan hukum.
Termasuk, mereka yang terbukti telah melakukan provokasi sehingga terjadi kekerasan. ”Dalam waktu bersamaan pemerintah juga perlu merangkul masyarakat dan tokoh-tokoh adat, kalangan gereja, dan kelompok- kelompok lain untuk terlibat aktif dalam pembangunan Papua ke depan,” kata Said.
Reaksi Papua
Di Papua ada dua kasus yang kini menjadi perhatian publik. Pertama, munculnya berbagai aksi kekerasan, seperti penembakan misterius terhadap sejumlah anggota polisi. Sejumlah kejadian kekerasan itu terkait dengan aksi OPM. Kasus kedua, kisruh buruh PT Freeport yang menuntut keadilan gaji. Menanggapi persoalan tersebut, SBY sudah menyatakan siap berdialog dengan semua pihak terkait di Papua. Menanggapi sikap terbuka istana itu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Dr Neles Tebay mengharapkan berbagai pihak di tanah Papua maupun Jakarta bisa menyambut dengan gembira dan mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat untuk berdialog tersebut.
”Tanpa dukungan dari semua pihak, dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua tidak akan terlaksana dengan baik,” tegas Neles dalam rilis yang dikirimkan kepada Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group) kemarin (10/11). ”Penyampaian Presiden SBY memperlihatkan secara jelas bahwa pemerintah Indonesia sudah membuka pintu untuk berdialog dengan masyarakat Papua.
Bahkan, pernyataan itu mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua secara damai,” paparnya. Menurut dia, dialog itu tidak boleh dipahami sebagai suatu ajang perdebatan. Sebab, pemerintah dan rakyat Papua tidak beradu argumentasi untuk menentukan yang menang dan yang kalah.
SUMBER ; Indopos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar