Bidik 23 Kontrak Lapangan Minyak yang Sudah Habis
JAKARTA-Sektor hulu PT Pertamina diberi beban menggenjot produksi migas sebesar agar sampai 2015 mendatang mencapai 1 juta BOEPD. Untuk menggenjot itu PT Pertamina–membidik dan menego 23 kontrak lapangan minya yang akan habis mas kontraknya. Demikian ini disampaikan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein dalam bincang-bincangnya dengan media di Jakarta, Selasa (8/11). “Kontrak baru ladang minyak itu sebagai bagian dari upaya untuk menggenjot produksi migas sebesar 1 juta BOEPD pada 2015,” ujarnya. Salah satu dari 23 Kontrak yang akan dibidik tersebut adalah Blok Mahakam yang saat ini dipegang Total EP Indonesie (Prancis) yang kontrak kerjasamanya akan habis pada 2017 mendatang.
Setelah itu Blok Arun, KKS bekas Chevron. “Untuk itu, kami saat ini telah mengajukan surat kepada pemerintah untuk memberikan privilege kepada Pertamina untuk membelinya,” katanya. Selain membeli KKKS dalam negeri, Pertamina juga tengah menjajaki lapangan migas di luar negeri seperti Vietnam, Angola, Irak, Sudan, dan Aljazair. “Prioritas kita yang regional dulu karena lebih dekat,” tukas Harun yang didampingi Vice President Coorporate Comunication, Muhammad Harun. Dalam upayanya meningkatkan cadangan dan produksi migas Pertamina akan menempuh strategi organik dan anorganik. Akuisisi, merger, dan penyertaan saham pada blok eksisting milik perusahaan lain merupakan bagian dari strategi tersebut.
Sementara Muhammad Harun mengungkapkan, realisasi pendistribusian BBM subsidi sampai Oktober 2011 ini sudah mengalami kenaikan sebesar 10 persen. Ini lebih besar dibanding periode yang sama dengan tahun 2010. “Untuk premium dan solar kalau kita bandingkan dengan tahun lalu memang mengalami peningkatan 10 persen,” kata Harun. Dia menjelaskan, peningkatan distribusi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang mencapai 8 persen tiap tahunnya. Selain itu juga karena adanya penyelewengan pendistribusian BBM subsidi oleh industri khususnya pertambangan. Harun menambahkan, untuk menahan laju kuota yang terus naik membengkak tersebut, Pertamina akan meningkatkan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan aparat kepolisan dalam melakukan pengawasan pendistribusian BBM subsidi.
sumber : Indopos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar