Sasaran Empuk Bernama Indonesia

Krisis di Eropa belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Para investor global, melalui jalur moneter, pasar keuangan, banyak yang menarik dana mereka dari negara yang pasarnya sedang berkembang — termasuk Indonesia.

Akibat krisis pula, ekspor Indonesia ke pasar besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Eropa bakal lesu. Sebabnya, mereka tentu ingin mempertahankan produksi domestik mereka untuk pasar sendiri, sehingga harus menahan laju barang dari luar negeri.

Lalu apa yang terjadi dengan Indonesia?

Dengan 240 juta penduduk dan perekonomian yang ditopang konsumsi, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi produk-produk luar negeri yang mencari pasar. Pada kasus perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara saja, sudah terbukti banyak produk Indonesia yang kalah bersaing.

Inilah beberapa barang impor yang bakal terus merangsek ke pasar domestik:

Elektronika
Sejak Januari sampai September, nilai impor barang elektronika sudah mencapai sekitar Rp 25 triliun. Naik 10,49 persen dari periode yang sama tahun lalu. Menurut data Kementerian Perindustrian, impor produk elektronika didominasi televisi, AC, mesin cuci, lemari es, telepon seluler, dan komputer. Televisi memberikan kontribusi terbesar.

Pakaian jadi
Jika kita masih menyaksikan pasar besar seperti Tanah Abang atau Cipulir menggeliat, ternyata itu semua ditopang barang impor. Pangsa pasar produk dalam negeri hanya tersisa 40 persen. Semester pertama tahun ini, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia, impor pakaian jadi mencapai $ 80,52 juta.

Pemain terbesarnya adalah Cina, yang meraup $ 26,23 juta atau sekitar 33 persen pangsa pasar. Sementara itu, Hongkong mendapat $ 11,94 juta.

Mainan anak
Data Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan, sepanjang semester satu tahun ini impor mainan anak mencapai $ 38,26 juta (naik 39,52 persen). Pemain utamanya adalah Cina, dengan porsi 71,14 persen.

Kebanyakan mainan berharga murah itu membanjiri pasar Mangga Dua, Asemka, atau Prumpung. Belakangan, sudah masuk ke kampung-kampung. Sedangkan mainan mahal dari Amerika misalnya, masuk ke toko modern.

Makanan-minuman
Berdasarkan data yang dikeluarkan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, impor makanan dan minuman tahun ini untuk periode Januari-Mei naik sekitar 17 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Nilainya mencapai $ 89,56 juta.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi paling banyak memanfaatkan pasar Indonesia adalah Malaysia, yang mencapai $ 20,6 juta. Selanjutnya ada Thailand.

Garmen
Sepanjang Januari-Oktober 2011, impor garmen mencapai $ 136,6 juta. Uniknya, menurut penjelasan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor dari China mencapai $ 200 juta. Perbedaan angka ini memperlihatkan masih banyaknya penyelundupan.

Sementara untuk seluruh impor tekstil dan produk tekstil asal Cina, sepanjang enam bulan pertama tahun ini nilainya sudah mencapai $ 1,73 miliar. Sedangkan kemampuan Indonesia mengekspor ke negara tersebut hanya $ 213 juta. Bahkan pasar bantal, kemeja, gorden, seprai, sudah dikuasai asing.

Telekomunikasi
Kementerian Perindustrian merilis sejumlah impor bahan baku yang perlu diwaspadai lantaran jumlah dan nilainya terus meningkat. Di dalamnya ada alat telekomunikasi dan suku cadang. Periode Januari-April tahun ini nilainya mencapai $ 0,84 miliar atau naik 757,06 persen dibandingkan tahun lalu.

Kondisi ini dijadikan alasan untuk memberikan pembebasan pajak pada waktu tertentu bagi sektor telekomunikasi. Harapannya, investor asing mau membuka pabrik di sini.

Alas kaki
Data Kementerian Perdagangan mencatat, selama periode Januari hingga Maret 2011, impor alas kaki mencapai $ 42,12 juta atau naik 43,47 persen jika dibandingkan tahun lalu. Produk domestik sudah berbagi pangsa pasar separuh-separuh.

Pengimpor terbesarnya adalah Cina, yang masuk ke pasar menengah ke bawah. Segmen itulah yang terbesar di Indonesia.

Masuknya barang-barang impor ini akan makin deras, seiring lesunya pasar di kawasan Eropa. Bagi Indonesia pilihannya jelas. Jika pemerintah membiarkan, produksi dalam negeri bakal tersingkir dan tenaga kerja terancam. Atau, pemerintah membatasinya dengan berbagai cara yang legal, seperti memberlakukan hambatan non-tarif yang makin ketat.